Belanda berhasil memenangkan peperangan tersebut dan menguasai Bali karena kekuatan militernya yang lebih unggul. Baca juga: Perkembangan Imperialisme dan Kolonialisme Eropa di Indonesia . Perang Banjar. Perang ini dilatarbelakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta sikap ikut campur pihak Belanda dalam urusan kesultanan. Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan militansi umat Islam terpelajar yang akan mengancam stabilitas pemerintahan kolonial Belanda. Bagi pemerintah Hindia Belanda, pendidikan tidak hanya bersifat pedagogis-kultural Paradigma pertama dalam kurun waktu 1903-1922 pengakuan pemerintahan daerah dalam system pemerintahan Hindia Belanda. Paradigma kedua dalam kurun waktu 1922-1942 Desentralisasi versi kolonial. Paradigma ketiga dalam kurun waktu 1945-1959 mencari bentuk desentralisasi menuju demokrasi. Kerja rodi. 2. Kerja Rodi Kerja Rodi memiliki arti kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi membangun sebuah benteng dan jalan raya, tanpa membantah apa yang telah diperintahkan oleh tentara Belanda, dan menuruti apa yang diperintahkannya. Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC (Kompeni) mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Kemudian dikodifikasikan oleh pemerintah Jurnal Kolonialisme dan Perubahan Sistem Hukum di Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah 6 Jurnal Tata Hukum Indonesia Hindia Belanda dan struktur hukum segera berlaku, asalkan tidak ada yang disesuaikan dengan yang baru dibuat berdasarkan pemerintahan militer Jepang di Konstitusi ini". adanya perubahan sikap pemerintah Belanda untuk membina Peradilan Adat itu. Kebijakan yang diambil pemerintah Hindia Belanda adalah mengeluarkan Staatblad 1932 Nomor 80 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, kekuasaan mengadili, hukum materil dan hukum acara badan Peradilan Adat. Disamping itu diberi kewenangan kepada Residen untuk Dampak Perjanjian Tuntang: Penjajahan Inggris di Indonesia. Dampak Perjanjian Tuntang di Nusantara yaitu tumbuhnya penjajahan Inggris di pulau-pulau nusantara selama 5 tahun, pada 1811-1816. Kekuasaan Inggris di Hindia Belanda dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Sejumlah kebijakan dilakukan pemerintah kolonial Inggris di Nusantara yaitu: Bahkan hanya dewan di tingkat gemenente (masyarakat) yang dipilih, sementara dewan daerah mendapatkan pengawasan sepenuhnya dari Gouverneur-Generaal Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia. Walau begitu, sistem ini menjadi begitu menonjol hingga diwariskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa. 7dMUBC.